Agus Zulbay: Makalah Etika Bisnis

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT. KAI

Ditinjau dari Teori Etika Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia ( PT. KAI ) telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari Teori Etika?

2. Bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari Good Corporate Governance (GCG) dan Islam Corporate Governance (ICG)?

3. Bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari kode etik akuntansi indonesia?

4. Bagaimanakah kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari kode etik Akuntansi Syariah Islam?

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari Teori Etika.

2. Untuk mengetahui bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari Good Corporate Governance (GCG) dan Islam Corporate Governance (ICG).

3. Untuk mengetahui bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAIditinjau dari kode etik akuntansi indonesia.

4. Untuk mengetahui bagaimana kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari kode etik Akuntansi Syariah Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kasus Manipulasi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari Teori Etika

1. Teori Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Etika menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.

Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

Etika adalah Seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk, merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif berperan menentukan mana yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam Al Qur’an disebut dengan khuluk (etika), Khayr (kebaikan), Birr (kebenaran), Qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan) dan ma’ruf (mengetahui dan menyetujui).

Secara umum etika dibagi 2 yaitu:

1. Etika Umum

2. Etika Khusus yang terdiri dari :

· Etika Individual

· Etika Sosial (Sikap terhadap sesama, Etika Keluarga, Etika Gender, Etika Profesi, Etika Politik, Etika Ideologi)

· Etika Lingkungan

Teori Etika dibagi atas 3, yaitu :

1) Teori Deontologi

Etika deontologi yang bermakna kewajiban. Perbuatan baik wajib kita lakukan dan perbuatan buruk terlarang untuk kita lakukan.

2) Teori Teleologi

Etika teleologi, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

3) Teori utilitarianisme

Etika utilitarianisme, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat yang dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas kasus Manipulasi laporan keuangan PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan teori etika, akuntan internal di PT. KAI belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika yang dianjurkan karena jika di lihat dari teori etika Deontologi (kewajiban), Akuntan Internal PT. KAI tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik. Jika dilihat dari teori Teleologi (tujuan) dan Utilarianisme (manfaat), Akuntan internal PT. KAI dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki tujuan yang baik dan tidak memberikan manfaat bagi para investor dan steakholder yang lain.

B. Kasus Manipulasi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari Good Corporate Governance (GCG) dan Islamic Corporate Governance (ICG)

1. Defenisi Akuntansi Dan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Akuntansi memiliki banyak definisi diantaranya pada tahun 1953, Committee on Accounting Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menyatakan bahwa: “Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang paling tidak, memilki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya”.

Kemudian pada tahun 1970, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membuat Statement of the Accounting Principle Board, No. 4 yang menyatakan bahwa: “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan”.

“Akuntansi sebagai sebuah aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.”

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi, terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia. Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan transaksi syariah.

Sementara itu Zaid menyatakatan definisi akuntansi syariah sebagai berikut: “Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif; serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.” Adapun Nurhayati menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

2. Good Corporate Governance (GCG) dan Islamic Corporate Governance (ICG)

Dalam tata kelola perusahaan dibutuhkan corporate governance untuk mengatur dan mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak menguntungkan dirinya sendiri tetapi juga menguntungkan semua pihak yang berkepentingan didalamnya termasuk masyarakat luas. Adapun prinsip-prinsip Corporate governance adalah transparency, fairness, accountability dan responsibility.

Berdasarkan teori tata kelola perusahaan yang baik/ Good Corporate Governance (GCG), akuntan PT. KAI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum sesuai dengan prinsip- prinsip GCG di bawah ini :

a) Transparancy (Keterbukaan)

Akuntan internal PT. KAI dalam menyusun laporan keuangan belum mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

b) Accountability (Akuntabilitas)

Akuntan internal PT. KAI dalam menyusun laporan keuangan tidak memperhatikan fungsi dan tanggungjawabnya terhadap para steakholder yang lain karena hanya mementingkan kepentinngan sebagian pihak saja.

c) Responsibility (Pertanggungjawaban)

Akuntan internal PT. KAI dalam menyusun laporan keuangan tidak melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya yang telah diatur dalam undang-undang Akuntansi dan tidak memperhatikan kepentingan steakholder yang lain dan hanya memperhatikan kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

d) Fairness (Kewajaran atau Keadilan)

Akuntan internal PT. KAI dalam menyusun laporan keuangan tidak menerapkan prinsip-prinsip kewajaran, kejujuran dan keadilan karena melakukan manipulasi laporan keuangan.

Dari kacamata islamic corporate governance akuntan internal PT.KAI dalam penyusunan laporan keuangannya telah melanggar aksioma etika ekonomi islam yaitu Tauhid, bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk Allah, SWT semata dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Memanipulasi laporan keuangan adalah hal yang dilarang dalam islam. Bila dalam berbisnis Tauhid sudah terlebih dahulu dilanggar maka Free will, equilibrium, responsibilty dan ihsan sudah tidak ada dalam bisnis tersebut.

Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan internal PT. KAI tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan di dalam islam (Abdul gani, 2005), yaitu :

1. Prinsip shiddiq, yaitu sikap yang selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan yang dilandasi kejujuran. Semua aktivitas perusahaan harus dilakukan secara benar dan tepat waktu, yang kemudian dilaporkan kepada stakeholders secara benar, tidak ada unsur tipuan. Dalam surat Al-Maa’idah ( 5 : 8 ) Allah, SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Prinsip Amanah, yaitu dapat dipercaya, bertanggungjawab atau Kredibel. PT. KAI tidak memiliki prinsip yang amanah karena tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya. Dalam Surat Al-Baqarah ( 2 : 9 ) Allah, SWT berfirman :

“Mereka hendak menipu orang dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.”

3. Prinsip Tablig, yaitu ramah, sopan santun, komunikatif, transparan, bersemangat dan bermotivasi tinggi (Alwan, 2007). Semua aktivitas dilakukan secara transparan, sehingga dapat diakses oleh stakeholders. Transparansi dalam hal: kinerja,kondisi keuangan, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan secara tepat dan akurat. Dalam Surat Faathir ( 35 : 5 ) Allah, SWT berfirman :

“Hai, manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah sistem yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”

Dalam hal ini Akuntan PT. KAI tidak menerapkan prinsip Tablig dalam melaksanakan tugasnya.

4. Prinsip Fathanah, yang diartikan cerdas, cerdik, inovatif, kreatif dan strategis (Alwan, 2007). Maksudnya bahwa dalam membuat suatu laporan keuangan harus dilakukan dengan prinsip fathanah sehingga laporan keuangan yang disusun benar adanya sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini akuntan PT. KAI tidak cerdas dalam melaksanakan tugasnya karena membuat laporan yang salah sehingga menimbulkan akibat yang merugikan. Dalam Surat Al-Muthaffifiin ( 83 : 1 ) Allah, SWT berfirman : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”

5. Prinsip Istiqamah. Yang diartikan tidak akan larut dalam persekongkolan, persekutuan atau konspirasi yang tidak sesuai dengan syariah. Pengelola perusahaan yang bersifat istiqamah tidak akan tergoda oleh gelimang dunia dan akan menjalankan bisnis dengan sehat, jujur dan berkomitmen. Dalam surat Al-Anfaal ( 8 : 58 ) Allah juga berfirman :

“Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

6. Prinsip Qana’ah yang berarti kesederhanaan. Sesorang yang memiliki sifat qana’ah mampu mengelola keinginannya sehingga tidak menjadi tamak sehingga dana yang dipercayakan kepadanya oleh pemberi amanah mampu dikelolanya secara efektif dan efisien yang tidak hanya memberi manfaat di dunia tapi juga di akhirat kelak. Dalam Al Qur’an Surat Al-Maa’idah Allah berfirman :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”.

C. Kasus Manipulasi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari Kode Etik Akuntansi Indonesia

1. Etika Akuntansi

MenurutInternational Federation of Accountantsdalam Regar,2003) yangdimaksud dengan profesi akuntan adalahsemua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidangakuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaanyangdilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dankonsultan manajemen.

Akuntan Publik adalah seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I.

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai ncgara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle’s) dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk praktek auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan Publik melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia(IDI). Supaya dikatakan profesi ia harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.

2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.

3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.

4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan sehingg berhak disebut sebagai salah satu profesi.Kode Etik ProfesiAkuntansi (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan terse but terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntansebagai profesional di bidang akuntansi.

3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan denganstandar kinerja tertinggi.

4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai.

c. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

d. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Kode etik akuntan Indonesia memuat lima aturan etika sebagai berikut:

a. Independensi, Integritas dan Obyektivitas

Independensi berarti dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.

Integritas dan Obyektifitas dimana anggota KAP mempertahankan integrits dan obyektifitas harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh membiarkan adanya salah saji.

b. Standard Umum dan Prinsip Akuntansi

Standard Umum , seorang anggota KAP harus mematuhi standard yang dikeluarkan oleh badan pengatur standard.

c. Tanggung Jawab Kepada Klien

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien.

d. Tanggung Jawab kepada Rekan

Anggota wajib memlihara citra profesi dan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak citra reputasi rekan seprofesi.

e. Tanggung jawab Praktik lain

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang dapat mencemarkan profesi.

1. Tanggung jawab profesi, dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

2. Kepentingan Publik, dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanupulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besarnamun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

3. Integritas, dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

4. Objektifitas, dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional, akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun ladam laporan keuangan mengalami keuntungan.

6. Kerahasiaan, akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Dalam kasusun ini akuntan sudah menerapkan prinsip kerahasiaan karena hanya melaporkan laporan yang dapat dipublikasikan saja.

7. Perilaku profesional, akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melaporkan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

8. Standar teknis: akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan.Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

D. Kasus Manipulasi Laporan Keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI ditinjau dari Kode Etik Akuntansi Islam (Akuntansi Syariah)

1. Konsep Dasar Akuntansi Syariah

Akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

2. Etika Praktisi Akuntansi Syariah

Menurut Dunn dalam Harahap etika menyangkut pemilihan dikotomis antara nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk yang posistif dan negatif.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.

Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.

Praktisi akuntansi syariah sebagai pelaku akuntansi syariah terikat oleh syariah yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan formulasi praktis dalam bentuk hukum Islam yang selanjutnya dikenal dengan syariah. Dalam syariah setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

“Syariah adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas.

Syariah yang dikemukakan diatas memberikan suatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Di sini terlihat adanya keterkaitan antara syariah sebagai hukum positif, di satu sisi, dan etika, di sisi yang lain, sebagai “ruh” yang memberikan nilai hidup bagi syariah itu sendiri.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI) merumuskan sebuah kode etik bagi akuntan dan auditor internal disamping eksternal yang bekerja dalam lembaga keuangan Islam. Kode etik akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam syariat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam.

Beberapa kode etik menurut AAOIFI (2002:230) sebagai berikut:

a. Dapat dipercaya

Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dapat juga mencakup bahwaakuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasinya atau langganannya.

b. Legitimasi

Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dati hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Objektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun penampilan. Objektivitas mencakup juga bahwa ia tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

d. Kompetensi profesi dan rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jasa profesi tersebut dengan baik. Dia harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga at all cost sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, public tetapi juga dari Allah SWT.

e. Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan)

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Senua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

f. Perilaku profesional dan standar teknik

Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan tinjauan teoritis etika akuntansi Islam atau Etika Akuntansi Syariah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini tidak sesuai dengan Syariah Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an ( surah Al- Baqarah : 282) dan juga melanggar kode etik akuntansi yang di tetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI)

a. Dapat dipercaya

Dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya akuntan PT. KAI tidak memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi.

b. Legitimasi

Akuntan PT. KAI tidak dapat melaksanakan semua kegiatan profesi yang dilakukannya berdasarkan legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Objektivitas

Akuntan PT. KAI bertindak tidak adil, memihak, bias, dan tidak bebas dari konflik kepentingan . Bresifat Objektivitas mencakup juga bahwa ia mendelegasikan tugas demi pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

d. Kompetensi profesi dan rajin

Akuntan PT. KAI tidak memiliki kompetensi profesional dalam menjalankan tugas jasa profesi tersebut dengan baik.

e. Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan)

Akuntan PT. KAI tidak konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindak tanduk tidak disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

f. Perilaku profesional dan standar teknik

Akuntan PT. KAI Dalam melaksanakan kewajibannya, tidak memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tinjauan teoritis di atas akuntan internal di PT. KAI belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika yang dianjurkan karena jika di lihat dari teori etika Deontologi (kewajiban), Akuntan Internal PT. KAI tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik. Jika dilihat dari teori Teleologi (tujuan) dan Utilarianisme (manfaat), Akuntan internal PT. KAI dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki tujuan yang baik dan tidaka memberikan maanfaat bagi para investor dan stakeholder yang lain.

2. Berdasarkan tinjauan teoritis di atas kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan intenal PT. KAI tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparency, fairness, accountability dan responsibility serta apa yang dilakukan oleh Akuntan internal PT. KAI tidak sesuai dengan prinsip Islamic Corporate Governance (ICG) yaitu prinsip Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah, Istiqomah dan Qa’nah.

3. Berdasarkan tinjauan teoritis di atas kasus Manipulasi laporan keuangan PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang menurut saya, akuntan internal di PT. KAI belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan Indonesia yang termuat dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia.

4. Berdasarkan tinjauan teoritis etika akuntansi Islam atau Etika Akuntansi Syariah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini tidak sesuai dengan Syariah Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an ( surah Al- Baqarah : 282) dan juga melanggar kode etik akuntansi yang di tetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI)

B. Saran

Demi tercapainya kestabilan keuangan dalam dunia usaha diharapkan setiap Akuntan harus menerapkan delapan kode etik akuntansi dan menerapkan syariah islam dalam profesinya sehingga kekeliruan atau manipulasi laporan keuangan dapat dihindari sehingga laporan yang dihasilkan merupakan suatu kebenaran dan obyektif.